Total 17 Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, BPOM Sebut Terjadi di 10 Provinsi

TRIBUNGORONTALO.COM - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan adanya 17 kejadian luar biasa (KLB) terkait dengan kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kasus itu kata BPOM mencuat sejak program tersebut diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan data ini dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (15/5/2025).

Kejadian keracunan makanan tersebut tercatat terjadi di sepuluh provinsi berbeda di Indonesia dalam kurun waktu lima bulan terakhir.

"Menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di sepuluh provinsi yang teridentifikasi," ujar Taruna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Taruna menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab keracunan pangan dalam program yang merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Salah satunya adalah adanya kontaminasi pada bahan baku mentah.

Kontaminasi ini diduga terjadi selama proses pengolahan maupun penyimpanan makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah di lingkungan pengelola, penjamin, dan kami belajar dari kondisi ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," jelasnya.

Selain itu, Taruna juga menyoroti pertumbuhan bakteri yang dipengaruhi oleh suhu dan durasi penyimpanan makanan sebagai faktor penyebab lain.

"Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat, sehingga lambat didistribusikan," kata Taruna.

Lebih lanjut, Kepala BPOM menyoroti kurang optimalnya pengendalian keamanan pangan dalam program MBG.

Sanitasi dan higienitas selama proses produksi dan distribusi makanan juga dinilai berpotensi menjadi penyebab keracunan.

Menyikapi permasalahan ini, Taruna menyatakan bahwa BPOM berencana memberikan pendampingan dalam pengawasan seluruh rantai produksi MBG.

"Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas, khususnya yang berhubungan dengan dapur," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, telah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto menyusul serangkaian kasus keracunan makanan akibat program MBG di berbagai daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 3 Mei 2025, tersebut bertujuan untuk menyusun dan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemilihan serta pengawasan mitra pelaksana program.

“Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,” kata Dadan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 3 Mei 2025, seperti dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.

BGN Stop Sementara Layanan MBG di Bosowa Bina Insani

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan penghentian sementara layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani.

Keputusan ini diambil menyusul kasus keracunan massal yang dialami ratusan siswa di Bogor setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait insiden tersebut.

"Sementara ini untuk di Bosowa Bina Insani kita stop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar," kata Dadan dalam konferensi pers pada Rabu (14/5/2025).

Dadan menjelaskan bahwa inspeksi telah dilakukan terhadap SPPG Bosowa Bina Insani.

Ia menyebut bahwa awalnya SPPG tersebut merupakan proyek percontohan karena dinilai memiliki fasilitas kantin yang besar, bersih, serta sistem pengiriman yang efisien kepada siswa.

SPPG Bosowa Bina Insani telah beroperasi sejak Januari 2025 dan sebelumnya tidak pernah mengalami masalah.

Namun, sebagai langkah antisipasi, BGN akan meminta pihak SPPG untuk meningkatkan standar kebersihannya.

"Inspeksi sudah dilakukan misalnya ada keinginan meningkatkan aspek higienis di satuan pelayanannya meskipun kita sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling baguslah di Bogor ya yang dimiliki oleh sekolah, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar Badan Gizi," katanya.

Penghentian layanan SPPG Bosowa Bina Insani akan berlangsung hingga pihak SPPG memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BGN.

"Kita akan lihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi, dan selama itu masih belum terpenuhi mungkin kita akan hentikan sementara sampai akhirnya bisa yakin bahwa nanti kalau jalan lagi itu bisa berjalan lebih baik," ujar Dadan.

Selain itu, BGN juga akan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengolahan makanan, termasuk pemilihan bahan baku yang lebih selektif, mempersingkat waktu pengolahan dan pengiriman makanan.

"Kemudian pada saat pengiriman pun kita akan perketat ya mekanismenya dan termasuk juga memperketat waktu antara pengiriman sampai di sekolah dengan waktu konsumsi, karena ada kejadian delivery-nya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat sehingga makanan itu terlalu lama disimpan," jelasnya.

BGN juga akan melarang siswa membawa pulang makanan MBG untuk menghindari potensi kerusakan makanan akibat waktu penyimpanan yang terlalu lama.

Terkait tuduhan adanya penghematan kualitas bahan baku makanan, Dadan membantahnya. Ia menjelaskan bahwa anggaran produksi MBG menggunakan sistem at cost, sehingga tidak ada insentif untuk menurunkan kualitas makanan.

"Kenapa kami menetapkan at cost untuk bahan baku dan operasional? Karena yang kami jaga adalah kualitas makanan jadi harga itu baik naik maupun turun tidak boleh mempengaruhi kualitas makanan, naik, kita akan tambahkan kekurangannya, turun kita akan carry over akan simpan dananya. jadi tidak ada gunanya mengirit dari bahan baku, ya seperti itu karena yang kita tetapkan adalah at cost," sambungnya.

Sebelumnya, jumlah korban keracunan massal akibat menu MBG di Kota Bogor terus bertambah, mencapai 223 siswa TK hingga SMA hingga Selasa (13/5/2025).

Data tersebut merupakan hasil penyelidikan epidemiologi terhadap 13 sekolah. Sebagian korban masih menjalani rawat inap di rumah sakit. (*)