Berita Nasional
Presiden Prabowo Minta Kurangi Pelaksanaan Seminar dan Kajian: Tidak Produktif!
Hal ini disampaikan saat acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025
Penulis: Redaksi | Editor: Wawan Akuba
TRIBUNGORONTALO.COM – Presiden Prabowo Subianto menyerukan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara dengan meminta pembatasan pada kegiatan seperti seminar dan kajian.
Hal ini disampaikan saat acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
“Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya,” kata Presiden dalam arahannya.
Presiden menegaskan bahwa anggaran negara harus digunakan secara efisien dan tepat sasaran, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Setiap rupiah dari uang rakyat harus kembali kepada rakyat yang membutuhkan. Tidak boleh ada lagi kebocoran anggaran untuk hal-hal yang tidak produktif dan tidak langsung membantu rakyat,” tegasnya.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah harus lebih berorientasi pada aksi nyata dalam menyelesaikan masalah.
Ia mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Saya minta seluruh pimpinan daerah bergandengan tangan dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya menjaga ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas utama.
Ia menegaskan bahwa kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar adalah kunci stabilitas bangsa.
“Kita harus swasembada pangan. Kita perlu memiliki lumbung pangan di setiap tingkatan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa. Ini adalah agenda utama kita bersama,” katanya.
(*)

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.