Klarifikasi Ana Abdul Hamid soal Tidak Hadiri Debat Calon Wali Kota Gorontalo, Ada Komitmen Bersama

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Ana Abdul Hamid mengklarifikasi ketidakhadirannya saat debat Calon Wali Kota Gorontalo. 

Ana bersama Ramli Anwar sama sekali tidak mengikuti debat yang diselenggarakan KPU.

Pada debat pertama yang digelar pada 23 Oktober 2024, Ana Abdul Hamid dan Ramli Anwar satu-satunya paslon yang absen.

Kemudian pada debat kedua, paslon mengusung tagline RAMAH itu kembali mengosongkan podiumnya.

Demikian halnya Adhan Dambea dan Indra Gobel. 

Ana Abdul Hamid akhirnya angkat bicara setelah debat selesai.

Melalui video yang diunggah di instagram pribadinya, Ana pertama-tama menyinggung perihal menjadi pasangan Ramli Anwar.

"Akhirnya saya berpasangan dengan Haji Ramli, dengan komitmen maju melalui jalur independen," ujarnya dalam video berdurasi 5 menit 38 detik itu. 

Ternyata sebelum memutuskan menerima ajakan Ramli Anwar, Ana memasukkan syarat khusus.

Syarat khusus itu adalah Ana menolak mengikuti debat paslon.

"Sebagai sosok yang sering menebar energi positif, secara jujur saya tidak ingin berdebat," ungkap Ana. 

Syarat itu kemudian dipenuhi oleh Ramli Anwar. Sebab, debat paslon tidak melanggar ketentuan KPU.

"Saya akan melakukan kampanye metode blusukan, menyapa dan bertemu warga, asal jangan debat," jelasnya. 

Penjelasan itu mendapat beragam komentar positif dari warganet. 

Hingga pukul 16.52 Wita, video Ana telah disukai lebih dari 1.600 pengguna instagram.

Baca juga: Cindi Usman Oknum Bhayangkari Gorontalo Diduga Kabur ke Luar Daerah usai Terima Dana Investasi Warga

Tanggapan KPU Kota Gorontalo

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Gorontalo, Mario Nurkamiden, mengaku tidak mengetahui alasan ketidakhadiran pasangan mengusung tagline RAMAH tersebut.

"Yang bersangkutan tidak memberikan keterangan apapun sampai dengan saat ini, namun alhamdulillah tidak mengurangi hikmat maupun esensi dari debat perdana ini," jelasnya.

Kata Mario, sebelumnya pasangan calon hadir untuk persiapan debat perdana.

"Sampai dengan tadi siang, itu tidak lagi mengonfirmasi kehadiran mereka, tidak konfirmasi ke kita soal kahadiran," tuturnya.

Mario pun mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan untuk paslon yang tidak hadir. 
Menurutnya, ia akan mengacu pada KPT 1363.

"Kita akan lihat di KPT 1363, terkait dengan juknis, apakah ketidakhadiran ini memiliki efek atau tidak," ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Gorontalo, Sukrin Taib, mengatakan dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tak ada ketentuan sanksi yang diberikan kepada paslon yang tak hadir.

"Yang ada adalah KPU menyampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan tidak ikut (debat terbuka)," tandasnya. 

Jangan Ketinggalan Berita Peristiwa Terkini. Yuk Ikuti Facebook Tribun Gorontalo