Petinggi Golkar Rata-rata Tak Tahu Isu Pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Kabar mengenai pemanggilan mantan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) tampaknya belum sampai ke telinga para petinggi partai.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, mengaku belum mendengar isu tersebut karena fokus pada kegiatan partai.

"Terus terang kami belum dengar karena kami lagi sibuk dengan Rapimnas," ungkap Adies saat ditemui di sela-sela Rapimnas di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Adies juga mengutarakan harapannya agar Airlangga Hartarto, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tidak harus berurusan dengan kasus hukum setelah melepas jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar.

"Kami tidak berharap Pak Airlangga Hartarto harus menghadapi atau menjalani proses hukum," ujarnya.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, juga menyatakan bahwa ia belum mendengar kabar mengenai pemeriksaan Airlangga oleh Kejaksaan Agung.

"Terus terang kami belum dengar, karena lagi sibuk dengan Rapimnas dan tidak tahu kalau Pak Airlangga harus menjalani proses hukum," kata Agus di lokasi yang sama.

Fokus Partai Golkar saat ini tertuju pada agenda Rapimnas dan Munas XI, yang dianggap krusial bagi masa depan partai.

Sementara itu, isu terkait pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Airlangga Hartanto Mundur

Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum merupakan efek dari langkah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya guna menguasai Partai Golkar.

"Kelihatannya Jokowi yang ingin bermanuver di akhir masa jabatannya untuk menguasai Golkar," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2024).

Kendati demikian, ia juga membuka kemungkinan bahwa pihak yang mencoba mengintervensi Golkar bukanlah Jokowi.

Namun, Ujang lebih condong pada dugaan pihak penguasa yang sedang menggunakan berbagai cara untuk mengambil alih Golkar.

Caranya, lewat tangan orang lain dengan mendorong agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) maupun tekanan secara hukum.

"Kelihatannya Jokowi akan menggunakan tangan lain atau orang yang dianggap dipercaya, katakanlah tangan kanannya, yang dari kader Golkar untuk bisa menjadi plt menggantikan Airlangga," jelasnya. (*)