THR Pegawai Cair 10 Hari Sebelum Lebaran, Kades dan Honorer tak Termasuk

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah telah mengonfirmasi pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Informasinya, THR akan disalurkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. 

Meskipun demikian, kepala desa tidak akan menerima THR tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa kepala desa tidak termasuk dalam kategori ASN.

Karena itu, para kades dipastikan tidak berhak menerima tunjangan tersebut.

"Dalam aturan, perangkat desa bukan ASN, termasuk juga kepala desa. Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima tunjangan," ujar Tito dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (15/3).

Meskipun demikian, Tito menyatakan bahwa kemungkinan pemberian THR kepada perangkat desa tidak ditutup sepenuhnya.

Namun, hal ini perlu dibahas lebih lanjut dengan asosiasi desa dan menteri desa mengingat alokasi dana yang dibutuhkan cukup besar.

Selain kepala desa, pegawai honorer juga tidak akan menerima THR.

Tunjangan ini hanya akan diberikan kepada honorer yang sudah memiliki status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan petunjuk teknis mengenai pembayaran THR dan Gaji ke-13 untuk ASN, polri, dan pensiunan.

Proses pembayaran THR dijadwalkan dimulai pada 19 Maret 2024 dengan mengajukan tagihan kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebagai penyalur THR pensiunan PNS dan TNI/Polri.

Dana sebesar Rp 11,65 triliun akan ditransfer ke Taspen dan Asabri pada tanggal 21 Maret 2024 untuk disalurkan kepada penerima pada 22 Maret 2024.(*)