Breaking News

Pemkot Gorontalo

Pemkot Gorontalo Raih Nilai Tertinggi Kategori Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pemerintah kota (pemkot) Gorontalo berhasil meraih nilai tertinggi dengan rata-rata nilai dalam kategori evaluasi reformasi birokrasi.

|
Penulis: Husnul Puhi | Editor: Fadri Kidjab
TribunGorontalo.com/Ist
Pemerintah kota (pemkot) Gorontalo berhasil meraih nilai tertinggi dengan rata-rata nilai dalam kategori evaluasi reformasi birokrasi. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Pemerintah kota (pemkot) Gorontalo berhasil meraih nilai tertinggi dengan rata-rata nilai dalam kategori evaluasi reformasi birokrasi.

Keberhasilan Pemkot itu merupakan nilai tertinggi dibanding dengan pemerintahan kabupaten kota lainnya di Provinsi Gorontalo.

Menurut Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Gorontalo, Ramdjan Datunsolang, nilai tertinggi itu bahkan melampaui nilai sebelumnya yang sempat diraih Pemkot GoronTalo.

"Kota Gorontalo mendapatkan nilai tertinggi diantara beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo dengan nilai 74,61 kategori BB," ungkap Ramdjan, Selasa (20/2/2024).

Menurut Ramdjan, sebelumnya Pemkot Gorontalo hanya mendapatkan nilai B. Kini lebih meningkat dengan predikat BB.

Artinya, Pemkot Gorontalo dari tahun ke tahun ada peningkatan terkait evaluasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB ini.

Ramdjan juga menjelaskan alasan Kemenpan RB memberikan nilai tertinggi kepada Pemkot Gorontalo.

Sebab, pemerintahan yang dipimpin oleh Wali Kota Gorontalo, Marten Taha itu program tematiknya langsung berdampak ke masyarakat.

Sebagai contoh, penanggulangan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, hingga penanganan inflasi.

Bagi dia, naiknya nilai Pemkot Gorontalo itu, berakar dari arahan Wali Kota terkait reformasi birokrasi yang harus berdampak langsung ke masyarakat.

"Arahan langsung dari pak wali terkait program yang harus dan langsung berdampak ke masyarakat. Sehingga evaluasi kali ini naik menjadi kategori BB," sambungnya.

Diketahui penilaian evaluasi itu dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada pelaksanaannya, untuk mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Serta, terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Adapun sistem penilaian yang dilakukan meliputi sistem penilaian mandiri dengan evaluator, yaitu pemerintah kota dengan melibatkan bagian organisasi, inspektorat, dan kemudian bimbingan langsung dengan tim nasional yaitu Menpan RB. (ADV)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved