Mahasiswa Gorontalo Pro Kontra soal Film Dirty Vote

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Sejumlah mahasiswa Gorontalo turut memberikan pandangan terhadap film Dirty Vote.

Film itu menjadi viral lantaran ditayangkan dalam masa tenang menuju Pemilu 2024.

Menanggapi hal tersebut, Rahmat Paudi Nelson, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo, menyampaikan pendapatnya. 

Menurut Rahmat, film Dirty Vote semakin memperkuat asumsinya mengenai dugaan kecurangan pemilu.

Mengenai jadwal penayangannya di masa tenang, kata Rahmat, waktunya sudah pas. 

"Kalau rilis pas masa kampanye, mungkin enggak akan seviral sekarang ini," ucap Rahmat kepada TribunGorontalo.com, Selasa (13/2/2024).

Penggunaan bahasa jurnalis yang ada dalam film Dirty Vote juga mendapat sorotan Rahmat. 

Ia menganggap film tersebut sudah sesuai kaidah jurnalistik, yaitu berdasarkan fakta.

"Bahasa jurnalistik yang ditampilkan berdasarkan data dan fakta," imbuhnya.

Berbeda dengan Rahmat, Nadila Magfira Laode, mahasiswa Ilmu Hukum UNG, justru mempertanyakan jadwal peluncuran film Dirty Vote. Ia merasa ada kejanggalan

"Justru perlu dipertanyakan harapannya apa?" tanya Nadila.

Ia menjelaskan kalau film tersebut memperkeruh suasana panasnya Pemilu 2024. 

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNG itu menyatakan kalau sebenarnya jadwal penayangan film tersebut melanggar peraturan.

"Kalau dilihat dari dasar hukum, sebenarnya melanggar," tuturnya.

Sementara itu, Harun Halulu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gorontalo, berasumsi film Dirty Vote memuat kebenaran.

Namun baginya siapapun pemenang pemilu nanti, tetaplah pemenang sejatinya adalah olirgaki.

"Kami berkeyakinan, bahwa pemenang sejati dalam pemilu 2024 adalah oligarki," tutupnya.

Baca juga: Film Dirty Vote Viral, Dandhy Laksono Ungkap Alasan Dokumenternya Dirilis di Masa Tenang Pemilu 2024

Tentang Film Dirty Vote

Saat ini tengah viral dan begitu ramai diperbincangkan di media sosial terkait hadirnya film dokumenter berjudul Dirty Vote.

Film dokumenter Dirty Vote ini dirilis oleh Koalisi Masyarakat Sipil di tengah masa tenang Pemilu 2024.

Terkait hal tersebut, sang sutradara Film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono mengungkapkan alasan pemilihan waktu perilisannya.

Dirty Vote diketahui tayang mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal Youtube.

Dipaparkan Dandhy Laksono, karya besutannya itu akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu.

Ia mengharapkan di tiga hari krusial menjelang hari H pencoblosan, film ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat melalui ruang dan forum diskusi yang digelar.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara." paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (12/2).

Dandhy menjelaskan, film ini berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya yang berada di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru.

Pasalnya, dokumenter Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO.

Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira memaparkan, dokumenter ini sebenarnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil.

Dijelaskannya, biaya produksi pembuatan film ini dihimpun melalui crowd funding, sumbangan individu dan lembaga.

“Biayanya patungan. Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021),” kata Joni.

20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Film ini dibintangi oleh Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Dalam film ini ketiganya mencoba mengulik sejumlah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu sekalipun menabrak tatanan demokrasi.

Koalisi masyarakat sipil mengatakan, penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.