5 Teknik Politisi Sampaikan Janji-janji Manis, Wardoyo Dingkol: Hati-hati Terkecoh

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Dalam panggung politik, pesan yang diumumkan oleh politisi seringkali dihiasi dengan janji-janji manis yang terdengar begitu menggoda.

Namun, dibalik kata-kata manis tersebut, terkadang tersembunyi manipulasi dan ketidakjujuran yang dapat menipu rakyat.

Hal ini diungkapkan oleh Wardoyo Dingkol, seorang magister Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Ia mengatakan bahwa pesan politik politisi seringkali menjadi alat untuk mengecoh masyarakat dengan janji yang sulit dipertanggungjawabkan.

Menurut Edo, ada 5 teknik yang digunakan politisi untuk menyampaikan janji-janji manis mereka, antara lain:

1. Pemanfaatan framing untuk menyajikan realitas yang terdistorsi

Menurut Wardoyo, melalui teori framing, politisi cenderung menyajikan pesan mereka dengan memilih kerangka atau sudut pandang tertentu untuk mempengaruhi persepsi masyarakat.

Dalam hal janji-janji manis, politisi seringkali menggunakan framing untuk menyajikan realitas yang terdistorsi.

Mereka mungkin menggambarkan kebijakan mereka sebagai solusi ajaib tanpa menyertakan konsekuensi atau kendala yang mungkin timbul.

"Misalnya, seorang politisi mungkin berjanji untuk menurunkan harga BBM secara drastis. Namun, ia tidak menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lainnya," ucap Wardoyo kepada TribunGorontalo.com, Kamis (21/12/2023). 

2. Manipulasi dengan penggunaan bahasa emosional

Alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) ini juga menyampaikan, bahwa teori komunikasi modern menekankan penggunaan bahasa emosional sebagai alat untuk mempengaruhi sikap dan perilaku audiens.

"Politisi sering kali menggunakan kata-kata berkesan dan penuh emosi untuk menyampaikan janji-janji mereka," ungkap pria yang kerap disapa Edo ini. 

Dengan memanipulasi perasaan masyarakat, mereka berharap dapat menciptakan koneksi emosional yang kuat, meskipun substansi dari janji tersebut tidak selalu jelas.

Misalnya, seorang politisi mungkin berjanji untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi kaum muda. Namun, ia tidak menjelaskan bagaimana ia akan mewujudkan janji tersebut.

3. Teknologi media sosial sebagai alat penyebaran pesan yang tidak akurat

Dalam era media sosial, politisi dapat memanfaatkan platform tersebut untuk menyebarkan pesan mereka secara langsung kepada masyarakat.

Namun, teori komunikasi menunjukkan bahwa media sosial juga dapat menjadi sumber disinformasi dan manipulasi.

Politisi sering menggunakan teknik clickbait dan headline yang provokatif untuk menarik perhatian masyarakat, bahkan jika pesan tersebut tidak sepenuhnya akurat.

Misalnya, seorang politisi mungkin mengunggah foto dirinya sedang bercengkerama dengan anak-anak miskin di media sosial.

"Foto tersebut kemudian dibagikan secara luas dengan caption yang menyatakan bahwa politisi tersebut peduli dengan kesejahteraan rakyat. Namun, bisa saja foto tersebut hanyalah hasil rekayasa," ucap Edo. 

4. Janji-janji yang terlalu umum dan tidak jelas

Politisi cenderung menggunakan bahasa yang ambigu dan janji-janji yang terlalu umum agar dapat diartikan sesuai dengan keinginan masing-masing pemilih.

Teori komunikasi politik menunjukkan bahwa ketidakjelasan ini memungkinkan politisi untuk menghindari tanggung jawab yang konkret dan memberikan ruang bagi interpretasi yang beragam.

Meskipun janji manis diucapkan, dampak dan tindakan konkret seringkali tidak sesuai dengan harapan.

"Misalnya, seorang politisi mungkin berjanji untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, ia tidak menjelaskan bagaimana ia akan mewujudkan janji tersebut," jelas Edo. 

5. Pemakaian statistik yang menyesatkan

Dalam menyajikan argumen, politisi sering menggunakan statistik untuk mendukung janji-janji.

Namun, teori komunikasi statistik menekankan bahwa pemilihan dan penyajian statistik dapat sangat mempengaruhi persepsi masyarakat.

Politisi yang tidak etis mungkin memilih statistik yang mendukung narasi mereka sementara mengabaikan informasi yang mungkin meragukan janji-janji mereka.

Misalnya, seorang politisi mungkin mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di negaranya menurun sebesar 50 persen.

Namun, ia tidak menjelaskan bahwa penurunan tersebut terjadi karena faktor-faktor lain, seperti pertumbuhan ekonomi.

Edo mengatakan bahwa masyarakat perlu mempertanyakan dan mengevaluasi janji-janji manis politisi dengan kritis.

Literasi politik dan kemampuan untuk membaca antara baris menjadi kunci dalam menghadapi pesan politik yang dapat mengecoh.

"Politisi yang bertanggung jawab seharusnya tidak hanya menyajikan janji-janji yang menarik, tetapi juga memberikan rincian dan rencana konkret untuk mengimplementasikannya," kata Edo.

"Hanya dengan cara ini, masyarakat dapat melihat melewati retorika manis dan memastikan bahwa pemimpin mereka benar-benar memenuhi janji-janji mereka dengan tindakan konkret dan transparansi yang sesungguhnya," tambah Edo menutup pernyataanya. (*)