Nilai Prabowo Kesulitan saat Ditanya soal Penculikan, Sekjen PDIP: Rakyat Tahu Bagaimana Beliau

TRIBUNGORONTALO.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dinilai kesulitas saat ditanya mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Ialah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang menyebut bahwa Prabowo kesulitan saat membahas terkait penculikan.

Hasto mengatakan, kualitas kepemimpinan tergantung karakter dari seorang pemimpin, sehingga memberikan jawaban sesuai kehendak rakyat.

Baca juga: Tak Cerminkan Level Capres, Debat Anies-Prabowo-Ganjar soal Korupsi Dinilai Cuma Janji Kampanye

Baca juga: Gibran dan Alam Ganjar Kedapatan Ngobrol Asyik saat Jeda Iklan Debat Capres, Bahas Apa?

"Misalnya tadi Pak Prabowo, kan kesulitan ketika ditanya terkait persoalan penculikan," kata Hasto setelah menonton debat perdana capres di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Menurutnya, Prabowo tidak menampilkan dirinya yang sesungguhnya sehingga kesulitan.

"Padahal rakyat tahu bagaimana beliau membentuk Tim Mawar saat itu. Sehingga menampilkan sesuatu yang tidak berasal dari dirinya, maka kesulitan," ujar Hasto.

Sementara capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Hasto menjelaskan, menampilkan sosok pemimpin yang jujur dan melihat problematika masyarakat.

"Maka Pak Ganjar berjanji bahwa ke depan enggak ada lagi persoalan terkait dengan HAM, tidak ada lagi kekerasan, rakyat menjadi korban di Papua. Itu menjadi komitmen karena satunya kata dan perbuatan," jelasnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) ini meyakini Ganjar dan Mahfud siap untuk mengikuti debat-debat selanjutnya karena sudah teruji.

Baca juga: Gerindra Gorontalo Tanggapi Hasil Survei Litbang Kompas Unggulkan Prabowo : Tak Boleh Jemawa

"Apalagi dengan blusukan Pak Ganjar, apalagi dengan KTP Sakti dari Pak Ganjar," ungkap Hasto.

Dalam debat perdana capres, Ganjar sempat bertanya ke Prabowo mengenai komitmen Prabowo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu jika terpilih di Pilpres 2024.

Ganjar mengatakan, terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989 hingga peristiwa Wamena 2003.

Dia menjelaskan, tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi untuk presiden, yakni membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Kemudian, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

"Kalau Bapak (Prabowo) di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?" kata Ganjar dalam debat perdana capres di KPU RI.

"Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah bapak bisa membantu di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya Ganjar.

Pertanyaan tersebut pun langsung dijawab Prabowo. Dia mengatakan, dirinya sudah berkali-kali memberikan jawaban.

"Apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah jawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu," ucap Prabowo.

Prabowo lalu meminta agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dipolitisasi.

"Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar," ungkapnya.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sekjen PDIP: Prabowo Kesulitan ketika Ditanya terkait Penculikan