Polemik IKN
PKS - Anies Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta, Respons Cak Imin, Ganjar dan Prabowo Soal IKN
Ahmad Syaikhu mengajak partai politik pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk tak melanjutkan proyek kepindahan ibu kota dari Jakarta ke
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Ibu-Kota-Nusantara-IKN-99900.jpg)
Oleh sebab itu, Anies bersama calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandara (Cak Imin) telah menyusun program pembangunan yang merata di seluruh provinsi di Tanah Air.
"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies.
"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," lanjut dia.
Cak Imin Bilang UU IKN Harus Dilaksanakan
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar masih mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Terlebih lagi, pembangunan itu juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Sikap Cak Imin berbeda dari rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota.
“PKB sampai hari ini masih yakin bahwa undang-undang IKN itu harus dilaksanakan,” ucap Muhaimin di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Meski begitu, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik (parpol).
“Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi, intinya dinamika biasa,” ucap dia.
Ganjar Pranowo Tak Sepakat Sikap PKS yang Menolak Ibu Kota Dipindahkan ke IKN
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo tidak sepakat usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan Ibu Kota tidak jadi dipindahkan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya peraturan mengenai IKN sudah diketok menjadi Undang-undang.
Karena itu seluruh pejabat negara diminta untuk tetap melaksanakan putusan tersebut.
"Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok apalagi menjadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan," Ganjar saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (27/11/2023).