Pemilu 2024 kian Dekat, Rumah Sakit Jiwa Gorontalo Siap Tampung Caleg Gagal

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato Gorontalo siap menampung calon legislatif (caleg) yang gagal dalam pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan langsung Kepala RSUD Tombulilato, Milyadi Maksum. Menurutnya, kegagalan pemilu sangat berpotensi memicu gangguan jiwa.

“Kami tidak melihat latarbelakangnya apa. Mau dia caleg atau bukan, tetap kita fasilitasi," ungkap Milyadi kepada TribunGorontalo.com, Minggu (12/11/2023).

“Kita bahkan bisa tampung sampai dengan 80 pasien orang dalam gangguan jiwa (ODGJ),” imbuhnya.

Milyadi mengaku sebelumnya fasilitas ruangan khusus penderita gangguan jiwa hanya mampu menampung 15 pasien. 

Setelah mendapat alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020, RSUD Tombulilato bertambah empat gedung yang bisa ditempati 80 pasien.

Meski belum ada SK dari Kementerian Kesehatan mengenai pelayanan khusus ODGJ, namun RSUD Tombulilato masih satu-satunya rumah sakit di Gorontalo jadi tempat rujukan pasien ODGJ.

“Sebenarnya RS yang lain ada layanan jiwanya, namun hanya rawat jalan. Di kita ada fasilitas untuk rawat inap. Selain itu, dalam waktu dekat akan ketambahan satu dokter spesialis jiwa,” ujarnya.

Saat ini, RSUD Tombulilato tengah menampung sekitar 39 pasien ODGJ. Para pasien didominasi masyarakat Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

“Sisanya ada yang dari Pohuwato, Gorontalo Utara, Bone Bolango. Bahkan ada pasien yang dari luar daerah, khususnya dari Bolaang Mongondow Selatan,” jelasnya.

Baca juga: Akademisi Ungkap Alasan Petahana DPRD Kabupaten Pohuwato Bisa Menang Telak saat Pemilu 2024

Hak suara pasien sakit jiwa

Milyadi menyinggung perihal ODGJ yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu 2024.

Seperti halnya pemilu di periode sebelumnya, RSUD Tombulilato juga turut serta memediasi ODGJ untuk menggunakan hak suaranya.

“Mungkin menjelang sebulan sebelum pemilihan dari KPU pasti akan turun,” ujar Mulyadi.

Enam tahun menjabat sebagai Direktur RSUD Tombulilato, Milyadi turut mempertanyakan penetapan pasien ODGJ  dalam DPT.

Menurutnya, sumbangsih suara dan pilihan dari pasien ODGJ itu diluar nalar sadar manusia.

Meski begitu, dirinya tetap menyerahkan kebijakan tersebut kepada KPU.

“Jika dalam PKPU yang baru belum juga diatur, mungkin tetap masih pakai yang lama, di mana ODGJ juga turut serta memilih,” tandasnya. 

(TribunGorontalo.com/Herjianto)