DPRD Provinsi Gorontalo Kenalkan Inovasi Polopalo di Seminar Nasional

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo ikut serta dalam ajang Pameran dan Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIV.

Pameran dan Seminar tersebut dilaksanakan di Aula Hasanuddin LAN RI Makassar yang digelar oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Puslatbang) dan Kajian Manajemen Pemerintahan (KMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Makassar, Rabu (04/10/2023).

Dalam ajang ini, Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad memperkenalkan "POLOPALO" atau Penerapan Proses Penelaahan Pokok–pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo.

“Inovasi yang dipamerkan dan diimplementasikan yakni, Penerapan Proses Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo atau disingkat dengan nama POLOPALO,” ujar Sudarman Samad.

Turut hadir pula Pj Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki. Menurut Pj Sekda Provinsi Gorontalo, belum ada Dinas yang memiliki mekanisme untuk usulan-usulan DPRD untuk menjadi bagian dari perencanaan reguler.

"Secara nasional belum ada dinas yang punya mekanisme yang rapi mengenai proses usulan-usulan aspirasi DPRD masuk menjadi bagian dari program perencanaan secara reguler," katanya.

Lanjut kata Budiyanto, belum ada daerah di Indonesia yang bisa memperbaiki tata kelola usulan DPRD di wilayahnya sehingga hal itu menyebabkan tabrakan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

"Selama ini belum ada daerah yang memperbaiki tata kelolanya, sehingga sering kali antara DPRD dan eksekutif itu saling bertabrakan," terang Budiyanto.

Proyek perubahan polopalo ini berangkat dari kebutuhan gorontalo tentu Pemerintah Provinsi sangat berharap proyek ini dapat terus berlanjut dengan adanya pengawalan.

"Program ini butuh pengawalan, baik pengawalan dari para reformers atau peserta diklat maupun kita yang sama-sama mengawal satu program yang bisa berlangsung secara rutin," imbuhnya.

Selain itu, Pj Sekda Provinsi Gorontalo juga mendorong keberadaan Dinas PPA Provinsi Gorontalo untuk terus mengawal angka kekerasan pada perempuan masih cukup tinggi dan selalu menjadi isu utama di Provinsi Gorontalo. 

Kata Budiyanto, keberadaan Dinas PPA yang masih baru di Provinsi Gorontalo akan semakin kuat, sebab penganggaran Dinas PPA ini masih kecil, Sumber Daya Manusia yang dimiliki dinas PPA ini juga masih sedikit sehingganya dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi dengan Dinas terkait lainnya untuk menekan angka kekerasan di Provinsi Gorontalo.

"Tentu keberadaan Dinas PPA yang masih baru ini akan bisa semakin kuat, karena dinas baru ini penganggarannya masih kecil, sumber daya manusianya masih terbatas, sehingga butuh sinergitas dan harus bisa berkolaborasi antar OPD dalam menekan angka terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Provinsi Gorontalo,” tutup Budiyanto. (ADV)