Harta Kekayaan Kepala SMKN 1 Sale yang Dicopot Ganjar Pranowo Capai Rp 621 Juta, Ini Sosoknya

TRIBUNGORONTALO.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mencopot jabatan Kepala SMKN 1 Sale Rembang.

Kepala sekolah tersebut dicopot setelah adanya laporan dugaan pungutan liar (pungli) berkedok infak sebesar Rp 300 ribu.

Harta kekayaan Widodo mantan Kepala SMKN 1 Sale pun menjadi sorotan

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Widodo memilik aset tanah dan bangunan hingga Rp 610 juta, seperti dikutip TribunJatim.com dari TribunJateng.

Kepala SMKN 1 Sale Widodo diketahui terakhir kali melaporkan hartanya pada 26 Januari 2022 saat menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Gunem.

Dalam laporan itu diketahui, Kepala SMKN 1 Sale Widodo memiliki harta kekayaan dengan total Rp 621 juta, tepatnya Rp 621.149.823.

Dua tanah dan bangunan menjadi aset terbesar milik Widodo dengan nilai Rp 610 juta.

Ia juga masih memiliki dua kendaraan senilai Rp 32,5 juta.
 
Aset lain milik Widodo selanjutnya adalah harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas, masing-masing nilainya Rp 30 juta dan Rp 28,6 juta.

Andai tidak memiliki utang sebesar Rp 80 juta, maka total harta kekayaan Widodo bisa mencapai Rp 701.149.823.

Selengkapnya, inilah daftar harta kekayaan Widodo:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 610.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1818 m2/255 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp 50.000.000

2. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 32.500.000

1. MOBIL, ISUZU PHANTER Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp 25.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 30.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp 0

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 28.649.823

F. HARTA LAINNYA Rp 0

Sub Total Rp 701.149.823

UTANG Rp 80.000.000

TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 621.149.823

Sebelumnya, curhatan seorang siswi SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berbuntut panjang.

Siswi tersebut menceritakan, masih ada pungutan liar berkedok infak di sekolahnya yang berstatus sekolah negeri.

Adapun besaran infak yang dibayarkan siswi itu mencapai Rp 300 ribu saat kenaikan kelas.

Imbas dari curhatan tersebut, Ganjar kini mencopot dan membebastugaskan Kepala SMKN 1 Sale, Widodo iyu.

Kini, Widodo tak lagi menjadi kepala sekolah dan posisinya digantikan oleh Pelaksana harian (Plh).

Sebelum menjabat sebagai kepala sekolah, Widodo adalah seorang guru.

Ia sudah menjalani profesi tersebut selama puluhan tahun.

Dari penelusuran Tribunnews.com, Widodo lahir di Jepara pada 16 Juni 1980.

Diketahui dari NIP-nya, Widodo yang memiliki gelar Sarjana Pendidikan (SPd) diangkat menjadi PNS pada 2005.

Sebelum menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Sale, Widodo pernah bertugas di SMKN 1 Sedan dan SMKN 1 Gunem.

Saat memimpin SMKN 1 Sale, Widodo juga rangkap jabatan dan menjadi Plt SMKN 2 Rembang.

"Kemarin kan saya dobel, di SMK 1 Sale dan SMK 2 Rembang, saya dibebastugaskan di dua-duanya per 12 Juli 2023," ujar dia, dikutip dari Kompas.com.

Kini, Widodo dibebastugaskan hingga 12 Agustus mendatang atau selama satu bulan dan dapat dilakukan perpanjangan.

Terkait pencopotannya sebagai Kepala SMKN 1 Sale, Widodo mengaku ikhlas dan siap menerima konsekuensi dari peristiwa tersebut.

"Ya tetap saya tunggu seperti apa dan tetap saya siap seperti apa yang diputuskan ke saya," katanyaRabu (12/7/2023) dikutip dari Kompas.com.

Iapun lantas menjelaskan bagaimana asal muasal pungutan infak yang ternyata sudah dilakukan sejak 2022.

Rupanya infak itu dikumpulkan untuk melakukan musala yang kini progresnya mencapai 40 persen.

Ia juga menjelaskan setelah ramai dugaan pungli berkedok infak yang diketahui Ganjar, dinas pendidikan dan kebudayaan setempat langsung mendatangi SMKN 1 Sale.

"Kemarin dari cabang dinas juga mengecek ke lapangan, didampingi oleh ketua komite dan kemarin sudah dijelaskan peruntukkannya juga secara gamblang dan meninjau lokasi mushala."

"Selain itu juga diperlihatkan kekurangan-kekurangan sarpras yang ada di Sale," ucapnya.

Setelah mendapatkan informasi tentang dibebastugaskannya sebagai kepala sekolah, Widodo mengaku sampai saat ini masih menunggu surat resmi pencopotannya.

"Surat bebas tugas belum datang secara langsung ke saya, cuman saya dikasih tahu bahwa di Sale sudah digantikan sama Plh," kata dia.

Terkait permintaan Ganjar agar mengembalikan uang infak itu kepada wali murid, Widodo mengaku sudah berkoordinasi dengan komite sekolah dan para wali murid.

"Itu sebagian dari wali murid itu sudah ikhlas, kalau disuruh mengembalikan. Mereka tidak mau menerima,” katanya lagi.

"'Kalau dikembalikan ya saya tolak,' wali murid bilange seperti itu," jelasnya.

Terkait inisiatifnya membangun musala di sekolah dengan uang iuran dari para wali murid, Widodo mengaku mendapatkan respons positif dari para tokoh masyarakat.

"Banyak tokoh masyarakat termasuk kiai mendukung saya terkait inisiatif membangun musala, karena sifatnya keagamaan untuk ibadah, dan ini nanti juga mungkin selalu didukung, termasuk semua komite," tuturnya.

Widodo bahkan mengaku rekan-rekan seprofesinya juga mendukung upayanya tersebut.

"Banyak yang mendukung saya termasuk teman-teman se-provinsi Jawa Tengah banyak yang mendukung saya, cuman untuk bersuara itu takut,” pungkasnya.

Menanggani hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah mengatakan, pihaknya telah memeriksa Kepala SMKN 1 Sale, Widodo, terkait kasus ini.

"Hasilnya, kepala sekolah mengakui adanya pungutan infak untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah," ujar dia.

Menurut Uswatun, pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada 2022 lalu.

Dari total 534 siswa SMKN 1 Sale, 460 di antaranya sudah membayar. Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.

"Sampai saat ini dana yang terkumpul Rp 130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala. Pembangunan musala sampai saat ini sudah mencapai 40 persen," ujar Uswatun.

Bagaimanapun, kata Uswatun, berpedoman pada surat-surat edaran Kepala Disdikbud Jateng, segala bentuk pungutan yang dilakukan SMA/SMK dan SLB Negeri di Jawa Tengah adalah termasuk pelanggaran kepatuhan/kedisiplinan.

Terlebih, semua kepala sekolah sudah menandatangani pakta integritas terkait hal ini.

Sumber: TribunJatim.com

BACA JUGA BERITA MENARIK TRIBUNGORONTALO.COM di GOOGLE