DPRD Provinsi Gorontalo
Paris Jusuf Sebut Pemerintah Siapkan Rp 150 Miliar untuk RSUD Ainun Habibie Gorontalo
Hasil pemetaan itu, DPRD Provinsi Gorontalo menemukan sejumlah kendala, misalnya soal kurangnya sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana p
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/1312023_operasi-sumbing.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSDU), RS Ainun terus diperhatikan oleh DPRD Provinsi Gorontalo.
Paris Jusuf sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo telah memetakan masalah apa saja yang dialami pengelola RS Ainun.
Masalah inilah yang nanti akan diintervensi dengan sejumlah program ataupun kebijakan.
Hasil pemetaan itu, DPRD Provinsi Gorontalo menemukan sejumlah kendala, misalnya soal kurangnya sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana pendukung perawatan pasien.
“Hal-hal yang masih kurang baik SDM, infrastruktur, dan lain-lain itu sudah kita tangkap dan akan kita masukan dalam rekomendasi,” ungkap Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, pelayanan maksimal harus diciptakan di RS tersebut. Karena itu, seluruh pihak harus mendukung.
Apalagi, RSUD Ainun jadi andalan masyarakat di wilayah itu untuk berobat.
“Syukur Pak Gubernur dan pihak rumah sakit sudah merencanakan dengan bagus eksistensi rumah sakit ini ke depan,” kata Paris.
“Ada anggaran sekitar Rp150 miliar yang bersumber dari dana PEN akan digunakan untuk dua jenis pekerjaan. Menurut kami ini sudah dapat memberikan perubahan awal untuk rumah sakit ini sendiri,” tegas dia.
Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, Fitriyanto Rajak mengatakan, kekurangan tidak hanya pada tenaga perawat dan dokter saja, tapi juga pada tenaga penunjang.
Ia merinci kekurangan itu, yakni bagian laundry (4 orang), central sterile supply department atau CSSD (4 orang), laboratorium (5 orang), sampai radiologi (5 orang).
“Itu yang sangat kami butuhkan support dari DPRD. Kami berharap bisa diakomodir dalam bentuk penganggaran penambahan SDM,” ujarnya.
Adapun soal sarana dan prasarana, saat ini pihaknya hanya memaksimalkan gedung unit gawat darurat (UGD) untuk pasien rawat inap.
Karena itu, Ia sangat berharap program PEN untuk pembangunan menara rawat inap segera dilaksanakan.
“Proses lelangnya sudah jalan, kalau sudah ada pemenangnya kemungkinan pembangunannya sudah bisa dimulai akhir April dan selesai 31 Desember 2022 ini. Anggaran PEN itu total ada Rp150 miliar. Rp105 miliar untuk pembangunan tower rawat inap, perbaikan jalan, PAL, listrik, pagar, dan sarana lain. Sekitar Rp40 miliar untuk alat kesehatan dan sisanya untuk konsultan MK,” tandasnya. ADV DPRD Provinsi Gorontalo. (*)