Kapolda Gorontalo Instruksikan Anggotanya Ikut Monitoring Inflasi Pangan

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmy Santika ikut melibatkan personelnya memonitoring inflasi. 

Apalagi inflasi pangan. Sebab, inflasi kerap menjadi momok untuk masyarakat.

Hal it disampaikan Helmy Santika di hadapan seluruh anggota Polres Gorontalo Utara. 

Helmy meminta Kapolres Gorontalo Utara mengerahkan anggota untuk mendata pasar tradisional di wilayah itu. 

“Lalu cek pasar setiap hari. Begitu ada kenaikan satu komoditas, lakukan analisis. Apa yang menjadi penyebab kenaikan, untuk menjaga inflasi pangan Gorontalo Utara,” instruksi Helmy, Jumat (27/1/2023). 

Instruksi Kapolda Gorontalo ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dilansir dari https://setkab.go.id/, Jokowi meminta agar inflasi menjadi perhatian serius para kepala daerah. 

Presiden RI dua periode itu meminta para gubernur, bupati, dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan.

Harapannya agar dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada. 

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

“Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya, dilansir dari situs setkab, Jumat (27/1/2023). 

Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok.

“Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.

“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau nggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.

“Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri], dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” imbuhnya. (*)