Ini 3 Arahan Wapres Ma’ruf Amin Soal Pemenuhan HAM di Indonesia

TRIBUNGORONTALO.COM - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan tiga arahan terkait pemenuhan HAM di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 2022 yang dikutip melalui siaran pers pada Senin (12/12/2022).  

Pertama, Wapres meminta agar segenap elemen pemerintahan menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

“Kita tegakkan kesetaraan untuk semua orang tanpa terkecuali,” tegasnya.

Kedua, menurut Wapres, dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, penting sekali untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.

“Sikap dan perilaku intoleransi hanya menyebabkan runtuhnya sendi-sendi hak asasi manusia,” terangnya.

Yang tak kalah penting, lanjut Wapres, sikap yang berimbang antara HAM dan kewajiban asasi manusia harus ada, karena tidak ada hak yang bebas dan absolut.

“Harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan dan kebangsaan,” kata Wapres mengingatkan.

Dalam konteks harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia ini, Wapres menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM berperan penting dalam menjaga penegakan hak dasar manusia tanpa melupakan kewajiban.

Oleh karenanya, Wapres mengapresiasi lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih sejumlah penghargaan.

"Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM, dan Instansi Responsif dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM," kata Wapres. 

Menurut Ma’ruf Amin, pemulihan dan keberlanjutan pembangunan dalam negeri dapat dipastikan berjalan dengan lancar dengan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), sehingga, setiap elemen masyarakat dapat menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian global di masa depan. 

“Pada hakikatnya, pemulihan dan pembangunan yang ingin kita realisasikan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim,” ujar Wakil Presiden. (*)