2 Ranperda Pemkot Gorontalo Diusulkan ke DPR, Ini Detailnya

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- DPR Kota Gorontalo menerima 2 rancangan peraturan daerah (ranperda) dari pemerintah kota. 

Pertama Ranperda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana dan Utilitas, kedua Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebelum nanti disahkan jadi peraturan daerah (perda), dua ranperda ini akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dekot Gorontalo.

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha menyerahkan langsung dua ranperda itu kepada Hardi Sidiki, Ketua DPR kota akhir Oktober ini.

Kata Merten, 2 ranperda ini sangat penting untuk mendapatkan payung hukum, terutama untuk penyelenggaraan kebijakan di Kota Gorontalo.

Misalnya soal ranperda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana dan Utilitas. Ranperda ini kata dia akan memaksa masyarakat mengembalikan prasarana dan aset yang bukan miliknya ke pemerintah kota. 

Kemudian untuk Ranperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meski sudah berjalan bagus, tetapi menyangkut pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, harus memiliki payung hukum yang lebih kuat, berupa peraturan daerah.

“Bagaimana masyarakat melakukan permohonan terhadap pelayanan perizinan, seperti batasan waktu berapa hari selesai dan izinya keluar, berapa biayanya, standar pelayanan dan lain sebagainya, itu harus disebutkan,” jelasnya.

Ia berharap, hal tersebut dapat memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat, terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Hardi Sidiki mengatakan, bahwa kedua ranperda usulan inisiatif eksekutif ini akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD, sesuai dengan mekanisme.

“Untuk itu Ranperda ini akan kami tindaklanjuti, dan dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD,” pungkas Hardi. advertorial (Adv).