4 Hal yang Disorot Komisi X DPR RI di Gorontalo, Mulai dari Sport Center Hingga Pariwisata

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Ada 4 hal yang disoroti tim kunjungan kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat berkunjung ke Gorontalo. 

Adapun 4 hal itu yakni penambahan Program Indonesia Pintar (PIP), kurangnya industri di daerah untuk pelaksanaan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM), serta pembangunan sport center. Selain itu juga promosi pariwisata yang harus lebih ditingkatkan.

“Untuk melaksanakan pemerintahan provinsi tentu sangat membutuhkan support, maka dari itu kelihatannya ini harus dikeroyok oleh beberapa stakeholder baik itu sifatnya pemerintah, pengusaha, dan para tokoh tokoh nasional untuk duduk bersama dan mengatakan bahwa Gorontalo membutuhkan uluran tangan dari stakeholder yang lainnya” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy di rudis gubernur, Senin (24/10). 

Ketua Tim Kunjungan Kerja Dede Yusuf menyampaikan, untuk penambahan PIP saat ini sedang didorong untuk ditambahkan kuotanya di tahun depan pada setiap sekolah dan perguruan tinggi. 

Baca juga: Pemprov Gorontalo – STTD Perpanjang Kerjasama Peningkatan SDM Transportasi

Sedangkan mengenai pelaksanaan MBKM, ia menjelaskan jika program tersebut tidak bisa dijalankan maka tidak perlu dipaksakan dan bisa dirubah.

Dede menambahkan, kurikulum ini juga belum memiliki peraturan yang jelas, belum dicanangkan pada undang – undang, dan masih merupakan project base. 

Saat ini, Komisi X DPR RI sedang memantau dan mengevaluasi seperti apa hasil dari program tersebut.

“Kurikulum apapun bentuknya tidak bisa dilihat outputnya dalam waktu satu dua tahun, membutuhkan 5 sampai 10 tahun baru kelihatan apakah itu bermanfaat atau tidak. 

Jika lebih banyak keluhan berarti programnya tidak jalan dan bisa kita ubah, tapi kalau program ini bisa diadopsi dengan baik mungkin bisa kita pertahankan,” jelas Dede.

Selain itu, Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini menyayangkan Provinsi Gorontalo yang tidak memiliki Sport Center. 

Sebagai daerah yang berkembang dari beberapa cabang olahraga, ia mengharuskan adanya fasilitas tersebut. Namun dengan adanya keterbatasan anggaran, ia menyarankan pihak Pemprov dapat bekerja sama dengan TNI/Polri.

“TNI/Polri bagian dari aset negara, kita coba kerjasamakan itu seperti di Jawa Barat beberapa tempat pelatihan Kodam dipakai untuk pendidikan. Pada undang – undang keolahragaan yang baru, itu bisa bekerja sama dengan kampus atau TNI/Polri yang memiliki sarana dan prasarana,” ungkap Dede.

Rapat kerja diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Komisi X DPR RI dan sebaliknya. 

Selain itu, Komisi X DPR RI juga menyerahkan bantuan pengalokasian dana khusus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.636.069.626.800 kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Gorontalo.(*)