Cegah Kasus Bullying, Sosiolog Sebut Pelajar Perlu Bimbingan Konseling Serius

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Kasus bullying berujung tindak kekerasan, di SMA Negeri 1 Telaga Biru beberapa waktu lalu mendapat tanggapan dari Sosiolog Universitas Gorontalo, Funco Tanipu.

Melalui bincang-bincang yang diselenggarkan TribunGorontalo.com via zoom, Kamis (30/6/2022), Funco Tanipu menuturkan, pelaku bullying tentu perlu ditindaki secara serius, sehingga korban bisa merasakan keadilan.

"Saya kira setiap korban (bullying) membutuhkan keadilan dari apa yang terjadi baik itu di sekolah, pemerintah dan lembaga lainnya, sehingga ada kepuasan oleh korban walaupun tidak akan mengobati apa yang ia rasakan, namun secara jelas setidaknya ada keadilan," jelas Funco Tanipu.

Jika pemerintah serius dalam mewujudkan Kabupaten atau Kota layak anak, kata dia, perlu menghadirkan intensive care unit, agar anak-anak yang dibuli atau dilecehkan serta di marjinalkan memiliki ruang rehabilitasi.

Terlebih kepada pihak sekolah yang berada di bawah dinas terkait pun juga harus menghadirkan ruang tersebut, yang secara serius membina mental bukan saja korban bahkan juga pelaku. Karena biar bagaimana anak-anak ini butuh konseling serius.

"Kita di Gorontalo, kira-kira belum bisa memenuhi kebutuhan konseling, soal pengetahuan matematik, IPA dan Ilmu Sosial mereka bisa dapatkan darimana saja," ungkapnya.

"Akan tetapi soal konseling, kejiwaan, naluri, bahkan sikap dan mental saya kira harus dipelajari atau harus ada dosen yang bisa menjadi mentor terkait dengan pengendalian perilaku," jelasnya.

Funco mengatakan, Bimbingan Konseling yang ada di tingkatan Sekolah sekiranya hanya lahir secara simbolik.

"Ruang BK ini yang penting dapat lihat ada, tapi sebenarnya kegiatan soal konseling hampir tidak ada. Bahkan aktivitas guru BK lebih banyak hanya isi absen dibandingkan kegiatan konseling, mohon maaf bagi guru-guru yang aktif tetapi secara umum kita melihatnya seperti itu, tidak berinovasi secara maksimal, " kata dia.

Alumni kader HMI itu mengatakan, perlu adanya pembenahan terhadap wadah pendidikan, regulasi secara makro, setiap sekolah harus ada SOP yang detail. Sebab soal penegakan kode etik hampir semua sekolah tidak punya kode etik termasuk dewan kode etik, makanya memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan.

"Kalau so baku polo, baku minta maaf deng so musyawarah sudah so selesai masalah, padahal saya kira hal-hal seperti ini akan menormalkan situasi yang negatif," pungkasnya. (*)