Proyek Kanal Banjir Tanggidaa
Pukul 00.17 Wita, Otoritas Proyek Kanal Banjir Tanggidaa Buka Akses Jl HOS Cokroaminoto Gorontalo
Otoritas proyek memberlakukan buka tutup jalan, selama pengerjaan. Proyek dimulai medio Mei hingga September 2022, enam bulan.
Penulis: Thamzil Thahir |
lihat foto
TRIBUNGORONTALO.COM, Kota Gorontalo -- Otoritas proyek Kanal Banjir Tanggidaa, Senin (30/6/2022) pukul 00.18 WITA, akhirnya membuka akses lalulintas di Jl HOS Cokroaminoto, Kota Gorontalo.
Otoritas proyek memberlakukan buka tutup jalan, selama pengerjaan. Proyek dimulai medio Mei hingga September 2022, enam bulan.
Kendaraan roda empat dari arah utara, Jalan Dua Susun (JDS) ke arah Bundaran Hulondalo Indah (HI), di pusat kota harus memutar haluan.
Ke arah barat ke Jl Jenderal Sudirman, depan gerbang kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Sedangkan ke arah timur, harus mengakses ruas Jl Franconero, Jl Sawah Besar atau terus ke Jl Teuku Umar.
Demikian halnya dari arah selatan, memutar arah ke Jl Gelatik aka. Jl Jamaludin Malik.
Penutupan akses ruas jalan utama utara Limboto dan selatan Kota Gorontalo ini, sejak Minggu (29/5/2022) guna menghindari ekses dari penebangan dan pembabatan pohon pelindung di sisi kanal, Jl HOS Cokroaminoto.
Sejak Kamis (19/5/2020) pekan lalu, pihak kontraktor dilaporkan sudah menebang belasan pohon di bantaran kanal yang melintasi tiga kelurahan di Kota Timur.
Di peak time, antara pukul 16.00 hingga 20.00 Wita, kemacetan depan Omart hingga deretan distro Rupe dan UNGU tak terhindarkan.
Sekitar pukul 21.36 Wita, truk kontainer nyaris memutus kabel jaringan telepon dan internet di pertigaan Jl Franconero, karena memutar haluan.
Truk dari arah Limboto ini harus berbagi jalan dengan sampah daun, ranting, dahan, dan batang pohon tertebang.
Dari pantauan Tribun Gorontalo.com, sampah proyek babat 100 pohon ini kerap tak terangkut otoritas lingkungan dan kebersihan kota.
Seorang pekerja proyek menyebut, "atas nama keselamatan," kebijakan buka tutup arus lintas di Jl HOS Cokroaminoto masih akan berlangsung.
Pihak kontraktor pemasangan marka dan papan bicara sepanjang proyek.
"MOHON MAAF, PERJALANAN ANDA TERGANGGU." demikian isi papan pengumuman di badan jalan.
Proyek revitalisasi dan pengerukan sedimentasi di saluran air sepanjang 1,7 km di Kecamatan Kota Timur ini, dikerjakan kontraktor asal Makassar, PT Multi Global Konstrindo.
Nilai proyek dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini totalnya, Rp49,1 Miliar.
Ini dialokasikan untuk revitalisasi kanal dan pemasangan mesin pompa pengurai beban air banjir.
Di waktu bersamaan, dana PEN dari pemerintah pusat juga mengalokasikan pinjaman ke otoritas daerah untuk revitalisasi saluran air dan pedestrian di Jl Nani Wartabone (d/h Jl DI Panjaitan), sekitar 120 meter barat proyek banjir kanal Tanggidaa.
Hingga akhir pekan ini, Proyek memasuki pekan kedua, sejak seremoni pemecahan kendi pada belalai excavator oleh Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Rabu (18/5/2022) lalu.
Inilah seremoni groundbreaking pertama staf ahli Kemenpora RI sejak dilantik jadi Pj Gubernur di Kemendagri Jakarta, Kamis (12/5/2022) lalu.
Dana Proyek APBD senilai Rp33,01 Miliar ini dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Selain normalisasi dan pengerukan sedimentasi di badan kanal, proyek ini juga menyiapkan pompa air senilai Rp16 miliar.
Proyek ini akan melewati tiga kelurahan di Kota Timur; Heledulaa Selatan, Heledulaa Utara, dan Ipilo.
Proyek normalisasi kanal sepanjang 1,7 km.
Kadis Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto menjelaskan, proyek nantinya jadi pengurai air bah di 5 titik banjir di ibukota kota provinsi berpenduduk 1,3 juta jiwa ini.
Proyek dijadwalkan rampung antara akhir September dan awal Oktober 2022. Ini periode awal puncak musim hujan di utara Sulawesi.
Pemenang tender proyek ini adalah PT Multi Global Konstrindo.
Kontraktor kualifikasi medium ini beralamat di Jl Nuri, Mariso Makassar, Sulsel.
Data himpunan Tribun Gorontalo.com, manajemen perusahaan jasa konstruksi ini, medio Februari 2022 lalu, sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proyek konstruksi gedung DPRD Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, menyebut dugaan markup pembangunan senilai kontrak (addendum) Rp 9,0 Miliar ini merujuk laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada dugaan kerugian negara sebesar Rp 8 Miliar. (*)
