KPU Pusat Minta Daerah Mutakhirkan Data Pemilih

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan berdasarkan pemutakhiran data pemilih per Maret 2022, jumlah calon pemilih Pemilu Serentak 2024 sebesar 190 juta jiwa.

Data tersebut merupakan hasil pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan (PDPB) di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota per Maret 2022.

Floyd Mayweather's new home in Miami Beach is absolutely breathtaking!

Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan data pemilih berkelanjutan nantinya akan dimutakhirkan atau disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), termasuk melakukan audit.

"Kami sedang merancang beberapa bentuk audit data pemilih sehingga akan menghasilkan informasi seberapa bersih data yang dimiliki, yang kemudian akan kita lakukan perbaikannya menjelang Pemilu tahun 2024," kata Betty dalam keterangannya di laman resmi KPU RI, Kamis (26/5/2022).

Ia menyampaikan usai DP4 semester II Tahun 2021 didapat dan diolah, pada Juni 2022 akan ada data semester I tahun 2022 yang kembali dimutakhirkan.

Betty meminta jajaran penyelenggara pemilu di daerah dapat melakukan PPDB dengan serius serta melakukan rekap data untuk dituangkan dalam publikasi visual. Tujuannya agar publik mudah memahami.

"Story telling, dalam bentuk gambar, visual sehingga publik tahu ada perubahan dari data yang sudah ditetapkan, walaupun data yang dihasilkan belum maksimal," ungkapnya.

KPU Jabarkan Alokasi Anggaran Rp 76 Triliun

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp76,6 triliun untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilu 2024.

Angka tersebut pun disetujui oleh DPR dan pemerintah.

Setelah besaran anggaran disepakati, pemerhati pemilu seperti KoDe Inisiatif dan Perludem meminta KPU membuka kebutuhan anggaran tahapan pemilu mulai 2022 - 2024.

Hal ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi publik sekaligus bentuk transparansi KPU terkait peruntukan anggaran tersebut.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kemudian merincikan keperluan pendanaan pemilu hingga menghasilkan nominal Rp76,6 triliun.

"Tersebut data usulan anggaran Pemilu 2024 meliputi anggaran tahun 2022, 2023 dan 2024, data jumlah personel Badan Ad Hoc dan besaran honor Badan Ad Hoc," terang Hasyim kepada wartawan, Rabu (25/5/2022).

Dalam data yang disampaikan Hasyim, kebutuhan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 8 triliun (10,52 persen), tahun 2023 sebesar Rp 23,8 triliun (31,12 persen), dan tahun 2024 sebesar Rp 44,7 triliun (58,36 persen).

KPU mengatakan kegiatan tahapan dibutuhkan anggaran sebesar 82,71 persen atau Rp 63,4 triliun.

Kebutuhan ini mencakup pendanaan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor Badan Ad Hoc, logistik pemilu, serta sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Sementara pendanaan untuk kegiatan pendukung tahapan diperlukan 17,29 persen atau Rp 13,2 triliun.

Meliputi, pembangunan atau rehabilitasi gedung kantor dan gudang di 549 satuan kerja, sewa kendaraan, uang kehormatan jajaran KPU seluruh Indonesia, belanja operasional, dukungan IT dan peralatan komputer, serta rekrutmen anggota KPU/KIP Aceh dan Kabupaten/Kota.

Adapun pendanaan terbesar dialokasikan untuk kebutuhan Badan Ad Hoc yakni sebesar Rp 34,4 triliun alias 44,93 persen dari total anggaran.

Pendanaan Badan Ad Hoc meliputi, honor Rp 29,7 triliun, pembentukan Badan Ad Hoc Rp 71,5 triliun, operasional kerja Rp 4,6 triliun.

Anggaran tersebut untuk membiayai 8,5 juta penyelenggara pemilu mulai dari tingkat PPK hingga Linmas TPS yang diambil berdasarkan data Pemilu Tahun 2019.

"Anggaran di atas untuk membiayai orang sebanyak 8.578.564 orang," terang Hasyim.

Selain Badan Ad Hoc, KPU mencatat kebutuhan besar lainnya yakni logistik pemilu Rp 16 triliun (20,90 persen), alat pelindung diri (APD) Rp 4,6 triliun atau 6,07 persen, hingga anggaran untuk potensi terjadinya pemilihan presiden putaran ke-2 sebesar Rp14,4 triliun (18,89 persen).

"Dalam usulan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024, sudah termasuk komponen anggaran besar berupa honor Badan Ad Hoc, logistik, APD, dan anggaran Pilpres putaran 2 jika ada," pungkas Hasyim. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPU Minta Jajaran Daerah Serius Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih