Soal Plt Gubernur, Nasdem: Siapa Saja Asal Bisa Selesaikan Masalah Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai saat ini belum membahas nama untuk mengisi kursi pelaksana tugas (plt)  Gubernur Gorontalo nanti. 

Padahal, jabatan Gubernur Gorontalo yang saat ini diduduki oleh Rusli Habibie, akan berakhir pada Mei 2022 mendatang. Tentu, hingga tahun 2024 kursi tersebut akan di duduki Plt. 

Sejumlah nama mencuat di permukaan untuk mengisi kursi Plt Gubernur, di antaranya Winarni Monoarfa dan Zudan Arif Fakrulloh.

Menurut Alyun Hippy, Ketua Bidang Komunikasi Publik DPW Nasdem Provinsi Gorontalo, pihaknya tidak pernah kasak-kusuk untuk mengusulkan Calon Plt Gubernur Gorontalo

Nasdem akan selalu terbuka dengan siapa saja calon Plt yang akan mengisi dua tahun masa transisi Gorontalo menuju politik 2024

Lanjut Alyun, Nasdem hanya akan memberikan agenda kepada Plt Gubernur Gorontalo dengan problem yang dihadapi Gorontalo hari ini.

Problem apa saja itu, pertama adalah problem Gorontalo sebagai provinsi dengan tingkat persentase penduduk miskin tertinggi di pulau Sulawesi dan tertinggi secara Nasional. 

Jika dipresentasikan, angka kemiskinan nasional itu hanya 9 persen sementara Gorontalo 14 persen artinya persentase nasional lebih rendah dari Gorontalo.

“Sangat memalukan jika dikatakan Gorontalo sebagai Provinsi penyumbang penduduk miskin secara nasional,” tuturnya.

Termasuk Sambung Alyun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gorontalo, juga masuk terendah baik secara nasional maupun di Pulau Sulawesi. 

“Kita jauh tertinggal dengan Sulawesi Utara dari enam provinsi yang ada di Sulawesi kita ada di urutan ke lima. Sementara Sulawesi Utara (Sulut) yang menjadi obsesi kita untuk memisahkan diri dan membentuk daerah, mereka ada di rangking pertama. Secara jelas misi tujuan pembentukan provinsi ini gagal,” tegasnya. 

Kata dia, harusnya Gorontalo mampu melampaui Sulut jika benar-benar terobsesi menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat. 

Ia pun menilai, semua ini karena Pemerintahan Provinsi Gorontalo lebih agresif memperjuangkan dana DAK dalam bentuk proyek konstruksi dibanding menghadirkan investasi.

“Kalau investasi tumbuh maka lapangan pekerjaan tumbuh, masalah pengangguran selesai, masalah disparitas pendapatan juga terselesaikan sementara yang dikejar hanya dana DAK, proyek-proyek miliaran dari APBN maupun APBD maka yang sejahtera ya kontraktor bukan masyarakat,” tegas Alyun Hippie.

Lanjut Alyun, sejumlah problem itulah inilah problem yang akan didorong ke Plt Gubernur.

“Ubah orientasi pembangunannya, buat struktur ekonomi Gorontalo bukan struktur ekonomi orang yang bersentuhan langsung dengan proyek,” ungkapnya 

Nasdem kata Alyun lebih mendorong agenda prioritas yang harus dilakukan Plt gubernur di Gorontalo pasca selesainya masa jabatan Gubernur Rusli Habibie. (*)