Kuasa Hukum Rusli Habibie: Wanprestasi Murni Perkara Hukum Bukan Politik

Sidang gugatan wanprestasi antara Rusli Habibie dengan Rustam Akili berlangsung di Pengadilan Negeri Limboto.

Penulis: lodie tombeg | Editor: lodie tombeg
Kominfotik Prov Gorontalo
Tim Kuasa Hukum Rusli Habibie. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Sidang gugatan wanprestasi antara Rusli Habibie dengan Rustam Akili berlangsung di Pengadilan Negeri Limboto. Berbagai spekulasi bermunculan. Penggugat yang mendalilkan adanya utang piutang sebesar Rp 915.000.000 dibuktikan dengan adanya kwitansi dan bukti transfer ke rekening pribadi tergugat Rustam Akili.

Kuasa hukum tergugat mengakui adanya penerimaan uang dan transfer tersebut. Hanya saja bagi tergugat itu bukan merupakan utang piutang melainkan kos politik. Akhirnya perkara perdata ini, kemudian didesain untuk kepentingan politik.

Baca juga: Korban Investasi Bodong Gorontalo Berkeluh Kesah ke Gubernur Rusli Habibie

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Bapak Suslianto melalui rilis kepada TribunGorontalo.com, Jumat (31/12/2021) menyatakan bahwa "strategi tergugat menggiring masalah utang piutang untuk masuk ke persoalan politik, kami anggap sah-sah saja. Akan tetapi, kita tidak mau terjebak ke situ. Sebab perkara utang piutang ini murni perkara perdata. Dimana dalam hukum acara perdata, bermuara ke kebenaran formil".

Terpisah Jupri, selalu kuasa hukum penggugat (Rusli Habibie) menambahkan "bahwa dengan diakuinya uang sebesar Rp 915.000.000 diterima oleh tergugat. Di saat yang sama kami bisa membuktikan dengan adanya kwitansi, bukti transfer serta saksi-saksi fakta. Dan kami melihat mereka tidak bisa membuktikan sebaliknya. Maka kami berkeyakinan tanpa mendahului putusan pengadilan bahwa apa yang kami dalilkan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim". (lat)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved