• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 30 Juli 2014
Tribun Gorontalo

Pejabat Tidak Boleh Terima Bingkisan Lebaran

Jumat, 19 Agustus 2011 19:48 WITA
Pejabat Tidak Boleh Terima Bingkisan Lebaran
ist
JAKARTA, TRIBUNGORONTALO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperingatkan para pejabat negara untuk tidak menerima pemberian hadiah apa pun, termasuk parsel Lebaran, yang berhubungan dengan jabatannya.

Menjelang perayaan Idul Fitri, biasanya berlangsung kirim-mengirim parsel antarumat Muslim dalam rangka menjalin silaturahim.

Untuk pejabat negara, kebiasaan tersebut dinilai tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Yang dilarang itu menerima segala bentuk hadiah berupa uang, barang, bingkisan/parsel, diskon, voucer, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, atau pemberian lain dari bawahan, rekan kerja, rekanan pengusaha yang berhubungan dengan jabatannya," demikian siaran pers yang dirilis KPK.

Bagi pejabat negara, menerima pemberian hadiah, lanjutnya, bertentangan dengan tugas dan kewajiban penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, pejabat yang menerima pemberian apa pun wajib melaporkannya kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari.

"Untuk kemudian KPK akan menetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau milik negara," katanya.

Jika pemberian dalam bentuk makanan yang dapat kedaluwarsa, KPK akan menyalurkannya ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat-tempat sejenis lain yang membutuhkan.

Selain itu, KPK juga melayangkan surat kepada menteri, kepala lembaga non-kementerian, direksi BUMN, gubernur, bupati/wali kota, Gubernur Bank Indonesia, dan pimpinan lembaga negara untuk melarang pejabatnya menerima hadiah dalam rangka Idul Fitri.

Selain itu juga melakukan pemantauan, pendataan, dan pengoordinasian pelaporan penerimaan pemberian di lingkungannya.

"Selanjutnya, laporan hasil kegiatan tersebut segera dilaporkan ke KPK, termasuk rekapitulasi data penerimaan gratifikasi," katanya.

KPK juga mengimbau masyarakat tidak memberikan bingkisan atau pemberian lain, termasuk ucapan selamat, dalam bentuk iklan di media massa kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berkaitan dengan jabatannya.

"Dana-dana tersebut sebaiknya disalurkan kepada pihak yang lebih membutuhkan," demikian tertulis dalam siaran pers itu.(*/Tribungorontalo.com)
Penulis: bunyamin
Editor: bunyamin
Sumber: Kompas.com
Komentar

Berita Populer
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved l About Us l Privacy Policy l Help l Terms of Use l Redaksi l Info iklan l Contact Us l Lowongan
Atas